DRAMA SENGKETA PILPRES 2014 (Sebuah Analisis)

Oleh : Kang Dab_Arek

Pembacaan hasil putusan sidang mahkamah kosntitusi (MK) tentang perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh pasangan kubu no 1 Prabowo – hatta Rajasa sesuai jadwal adalah pada tanggal 21 september 2014. Sidang sengketa hasil pilpres 2014 dimulai dengan mendengarkan keterangan lisan dari pemohon yaitu capres no 1 yaitu pasangan Prabowo – Hatta. Diantara perkara yang diajukan adalah adanya kecurangan opada pilpres kemarin pada tanggal 9 juli 2014 yang terstruktur, sistematis dan massif. Dalam jalannya sidang pasangan no 1 telah mempersiapkan beberapa saksi. Tak kurang dari 75 saksi dari berbagai daerah diajukan kubu Prabowo-Hatta. Secara bergantian para saksi ditanyai dan memberikan keterangan di persidangan.
Namun sejumlah saksi dinilai tak bisa memberikan keterangan yang substansial atas pokok materi permohonan gugatan kecurangan masif pilpres dan juga permasalahan yang diajukannya.  Putusan akhir MK atas perselisihan hasil pemilihan umum presiden 9 Juli 2014 kemungkinan akan ada tiga hal yaitu :
  • MK mengabulkan permohonan gugutan Prabowo- Hatta dengan membatalkan keputusan KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut versi MK serta MK menyatakan Prabowo-Hatta menjadi presiden-wakil presiden terpilih 2014.
  • MK menolak permohonan pemohon dan menyatakan Jokowi-JK tetap sebagai presiden-wapres terpilih karena tidak dapat membuktikan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.
  • MK memerintahkan pemungutan suara ulang di daerah-daerah tertentu atau sebagian provinsi, bahkan seluruh wilayah Indonesia.
Dalam berita tersebut, sembilan hakim konstitusi mengkritik sejumlah materi permohonan Prabowo-Hatta terutama menyangkut adanya ketidaksinkronan antara posita dan petitum. Padahal Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond). Untuk unsur Dasar Hukum (Rechtelijke Grond), posita harus memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
1. Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
2. antara pengggat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa
Lebih jauh, untuk unsur data fakta (feitejke Grond) Posita harus memuat:
1. Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan puhak tergugat; atau
2. Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat
 “Hal yang perlu diperbaiki dalam materi permohonan perlu ada sinkronisasi antara posita dan petitum, keduanya agar bisa satu ‘napas’,” kata Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva di ruang sidang pleno, Rabu (6/8). Lantas MK adalah penjaga dan penafsir konstitusi, serta penjaga demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sehingga karakter dan asas-asas yang berlaku berbeda dengan peradilan perdata lain. Karena MK juga pengatur stabilitas kepentingan umum yang bersifat "Erga Omnes", selaras dgn kaidah fqh
مصلحة العامة مقدم على مصلحة الخاصة
Maka Putusan MK pasti :
1. Menerima seluruh permohonan Prabowo-Hatta, atau
2. Menerima sebagian, atau
3. Menolak, atau
4. Ultra petitum
Akhirnya keputusan MK telah diputuskan pada hari kamis 21 Agustus 2014 pada jam pukul 20.45 yang disiarkan langsung dari persidangan MK terkait dengan dugaan manipulasi dan kecurangan yang terjadi pada proses pemilihan umum Pesiden Indonesia yang diselenggerakan oleh KPU tanggal 9 Juli lalu.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan kubu Prabowo Subianto dalam putusan sengketa Pilpres 2014. Keputusan MK ini bersifat final dan mengikat bagi pemohon dan termohon dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia”
            implikasi dari amar putusan ini adalah menetapkan bahwa presiden dan wakil Presiden RI yang ke tujuh adalah pasangan no 2 yaitu Jokowi Jusuf Kalla.
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara wajib mengikuti dan mematuhi segala yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Segala opini para ahli dalam lingkup multi Interpretasinya itu bukanlah sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat , senada dengan kaidah fiqh” حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف ",dalam ayat al-Qur’an juga di jelaskan
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa`: 59)
Ulil ‘Amri disini yang dimaksud dalam konteks negara Indonesia yang pancasila adalah pemerintah termasuk segala badan otoritas tinggi Eksektif Legislatif dan Yudikatif.
Hal ini juga ditunjukkan dalam hadits-hadits shahih, di antaranya dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Nabi Muhammad SAW beliau berkata:

من أطا عنى فقدأطاع الله ومن يعصنى فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعصى الأمير فقد عصا نى
“Barang siapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa metaati seorang pemimpin sungguh dia telah mentaatiku, dan siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku.” (HR. Al-Bukhari no. 2737 dan Muslim no. 3417).[]
                                                                                    


COMMENTS

Nama

Ala Islam,2,Bahtsul Masail,6,Bilik Kitab Kuning,2,cerpen,14,figur ulama,7,Humor Santri,4,Ipin dan Iman,3,kesehatan,2,LQ Zone,13,Nasihat,6,opini,14,profil santri,3,Puisi,9,Redaksi,2,tajuk utama,20,teknologi,5,Wawancara,1,
ltr
item
IQRO' ONLINE | PPLQ Media Partner: DRAMA SENGKETA PILPRES 2014 (Sebuah Analisis)
DRAMA SENGKETA PILPRES 2014 (Sebuah Analisis)
https://2.bp.blogspot.com/-oOrz7zYe5Nc/WEIPiGThGFI/AAAAAAAAAF4/qtjKE9mVNAcXl7Cz5rSO0_oIUP-Dl-eXQCLcB/s200/index45y.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-oOrz7zYe5Nc/WEIPiGThGFI/AAAAAAAAAF4/qtjKE9mVNAcXl7Cz5rSO0_oIUP-Dl-eXQCLcB/s72-c/index45y.jpg
IQRO' ONLINE | PPLQ Media Partner
http://iqro.al-luqmaniyyah.id/2016/12/drama-sengketa-pilpres-2014-sebuah.html
http://iqro.al-luqmaniyyah.id/
http://iqro.al-luqmaniyyah.id/
http://iqro.al-luqmaniyyah.id/2016/12/drama-sengketa-pilpres-2014-sebuah.html
true
5050469009596547954
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy